Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris di Kanwil Banten


Gambar

Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris di Kanwil Banten

Hukumham Jakarta –  Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, diwakili oleh Kadiv Yankum Wahyuning Widayati membuka acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada Aparat Penegak Hukum, Majelis Pengawas Notaris, dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) se-Provinsi Banten pada hari Selasa (05/06) di Kantor Wilayah Kemenkumham, Serang, Banten.

Kankanwil menyampaikan bahwa di Banten ada 4 (empat) Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan jumlah notaris sebanyak 1060 notaris. Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 notaris berada di Tangerang dan Tangerang Selatan. 

Dalam sambutannya, Kakanwil menuturkan akan rencana pembentukan MPD baru pada bulan Juli 2012, yaitu MPD Kab. Serang, MPD Kota Serang dan Kota Cilegon akan dipisah dan begitu juga dengan MPD Tangerang dan Tangerang Selaran akan dipisah.

MPD merupakan lini depan pembinaan notaris dengan anggaran yang belum signifikan. Sampai dengan saat ini, 119 notaris dilaporkan polisi, 238 dimintai keterangan polisi dan 12 notaris dilaporkan masyarakat ke MPD. “Semakin profesional notaris maka akan mengurangi permasalahan hukum yang terjadi,” demikian kata Kakanwil dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadiv Yankum.

Winanto Wiryomartani, anggota MPN Pusat, menyampaikan pengawasan notaris adalah perintah undang-undang, agar jangan ada penyimpangan dalam menjalankan profesi dan sejak diberlakukannya UU No 8 tahun 2OO4, peradilan tidak lagi mengawasi notaris.

Permasalahan yang sering terjadi, kata Winanto, dalam profesi notaris ada 2, yaitu:

1. Ketidaktahuan notaris akan hal-hal yang tidak boleh, contohnya notaris membuat akta tanah yang dalam sengketa.

2. Notaris tahu bermasalah, tapi tetap melakukan hal tersebut. Contohnya perceraian tapi belum diatur hak gono-gini, tapi notaris tetap mengeluarkan akta.

Winanto menambahakan bahwa notaris adalah melayani masyarakat. Kalau ada pelanggaran maka pihak yang dirugikan bisa lapor. Dalam Pasal 66 UUJN, pemanggilan notaris oleh penyidik harus mendapat ijin dari MPN dan penyidik juga sebagai abdi negara harus meneruskan laporan masyarakat.

“Agar dapat melakukan fungsinya secara maksimal, MPD harus memahami peraturan seperti UUJN dan Permen M.02 dan M.06,” tutur WInanto. *** JMart/HH ***

About these ads
By adminredaksi

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s