Taut

Focus Group Discussion Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Gambar

Focus Group Discussion Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Hukumham Jakarta - Kamis (7/6), bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

FGD yang mengangkat tema “Legal Assistance for The Poor” ini membahas mengenai Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana dan dihadiri pula oleh pihak Kedutaan Besar Belanda yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Belanda Tjeer Veice Zwaan. Dalam sambutannya, Denny Indrayana dan Tjeer Veice Zwaan menyambut baik adanya kegiatan FGD ini.

Selain dari pihak Kedutaan Besar Belanda, FGD juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait, baik itu dari unit-unit utama Kementerian Hukum dan HAM, maupun dari pihak di luar Kementerian, seperti Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, UNDP, Bappenas, World Bank, dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum serta dari kalangan akademisi.

FGD berlangsung dinamis dan menarik, ditandai dengan banyaknya peserta yang bertanya dan berperan aktif dalam diskusi yang berlangsung 1 hari tersebut  *** JMart ***

By adminredaksi

Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris di Kanwil Banten


Gambar

Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Pusat Notaris di Kanwil Banten

Hukumham Jakarta –  Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, diwakili oleh Kadiv Yankum Wahyuning Widayati membuka acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kepada Aparat Penegak Hukum, Majelis Pengawas Notaris, dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) se-Provinsi Banten pada hari Selasa (05/06) di Kantor Wilayah Kemenkumham, Serang, Banten.

Kankanwil menyampaikan bahwa di Banten ada 4 (empat) Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan jumlah notaris sebanyak 1060 notaris. Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 notaris berada di Tangerang dan Tangerang Selatan. 

Dalam sambutannya, Kakanwil menuturkan akan rencana pembentukan MPD baru pada bulan Juli 2012, yaitu MPD Kab. Serang, MPD Kota Serang dan Kota Cilegon akan dipisah dan begitu juga dengan MPD Tangerang dan Tangerang Selaran akan dipisah.

MPD merupakan lini depan pembinaan notaris dengan anggaran yang belum signifikan. Sampai dengan saat ini, 119 notaris dilaporkan polisi, 238 dimintai keterangan polisi dan 12 notaris dilaporkan masyarakat ke MPD. “Semakin profesional notaris maka akan mengurangi permasalahan hukum yang terjadi,” demikian kata Kakanwil dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadiv Yankum.

Winanto Wiryomartani, anggota MPN Pusat, menyampaikan pengawasan notaris adalah perintah undang-undang, agar jangan ada penyimpangan dalam menjalankan profesi dan sejak diberlakukannya UU No 8 tahun 2OO4, peradilan tidak lagi mengawasi notaris.

Permasalahan yang sering terjadi, kata Winanto, dalam profesi notaris ada 2, yaitu:

1. Ketidaktahuan notaris akan hal-hal yang tidak boleh, contohnya notaris membuat akta tanah yang dalam sengketa.

2. Notaris tahu bermasalah, tapi tetap melakukan hal tersebut. Contohnya perceraian tapi belum diatur hak gono-gini, tapi notaris tetap mengeluarkan akta.

Winanto menambahakan bahwa notaris adalah melayani masyarakat. Kalau ada pelanggaran maka pihak yang dirugikan bisa lapor. Dalam Pasal 66 UUJN, pemanggilan notaris oleh penyidik harus mendapat ijin dari MPN dan penyidik juga sebagai abdi negara harus meneruskan laporan masyarakat.

“Agar dapat melakukan fungsinya secara maksimal, MPD harus memahami peraturan seperti UUJN dan Permen M.02 dan M.06,” tutur WInanto. *** JMart/HH ***

By adminredaksi

Menkumham: “Jasa Hukum Oleh Advokat Diberikan Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu”


Gambar

Menkumham: “Jasa Hukum Oleh Advokat Diberikan Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu”

Hukumham Jakarta - Di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum diantaranya adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara). Salah satu jaminan tersebut adalah kesamaan derajat atau kedudukan di dalam hukum dan keadilan.
“Akses menuju keadilan dilandasi oleh semangat untuk melindungi hak-hak warga negara yang secara ekonomis kurang beruntung, bukan hanya pada saat menghadapi masalah di peradilan, tetapi juga meliputi haknya untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan itu sendiri,” demikian dinyatakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin saat pembekalan Rapimnas Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Hotel Millennium Jakarta, (8/6).
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa selalu saja terdapat kesenjangan atas apa yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.
Dengan telah disahkannya Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU ini diharapkan memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapat keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia dan merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok miskin.
“Berkenaan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur dalam peraturan sebelumnya yaitu dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana dikatakan bahwa jasa hukum oleh Advokat diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu,” kata Menkumham. “Pengaturan advokat dalam UU Bantuan Hukum maupun dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri  secara tegas menyebutkan keterlibatan advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum,” lanjut Menkumham.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola pendanaan UU Bantuan Hukum ini memprogramkan akan terealisir pada Tahun Anggaran 2013 melalui APBN. “Kemenkumham akan selalu memberikan ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan terkait program-program maupun ide-ide yang berhubungan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” papar Menkumham.
Menkumham berharap, dalam kegiatan Rapimnas AAI yang bertemakan ‘Meningkatkan Peranan AAI Untuk Kehormatan Profesi Advokat’ ini mampu memberikan berbagai solusi alternatif tentang peran yang harus dilakukan oleh Kemenkumham, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggraan bantuan hukum. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum DPP AAI, Humphrey Djemat dan Sekjen AAI, Johnson Panjaitan.   *** JMart/HH ***

By adminredaksi

MEWUJUDKAN HUMAS KEMENKUMHAM PROFESIONAL DAN HANDAL, BIRO HUMAS DAN KLN SELENGGARAKAN BIMTEK KEHUMASAN TAHUN 2012


Gambar

MEWUJUDKAN HUMAS KEMENKUMHAM PROFESIONAL DAN HANDAL,

BIRO HUMAS DAN KLN SELENGGARAKAN BIMTEK KEHUMASAN TAHUN 2012

Hukumham Bogor - Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan saat ini tidak hanya terkait dengan pelayanan informasi dan pembentukan citra positif. Namun, humas harus mampu merespon berbagai perubahan, baik dalam tataran internal maupun eksternal, sehingga humas mampu menempatkan dirinya sebagai agen perubahan sosial (social agent of chance).

 

Demikian yang disampaikan dalam sambutan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (KLN), Martua Batubara, pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012, Bogor (13/06).

 

Lebih lanjut Martua Batubara mengatakan, humas harus lebih serius mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Karena ancaman pidana dalam UU KIP tidak main-main. Bagi setiap pimpinan badan publik yang menghambat akses informasi publik bisa dikenakan sanksi satu tahun penjara dan denda lima juta rupiah (pasal 52 UU KIP),” ujar Kepala Biro Humas dan KLN.

 

Acara Bimtek Kehumasan ini, kata Martua Batubara, merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan profesionalisme kehumasan di Kemenkumham. “Sehingga humas Kemenkumham dapat menjawab berbagai tantangan ke depan. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tandas Kepala Biro Humas dan KLN.

 

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KLN dalam laporannya, yang diwakili Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Masyarakat (HLO), Bambang Wiyono, menyebutkan bahwa, acara bimtek kehumasan ini dilatarbelakangi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kehumasan yang kompeten dan profesional.

 

“Hal ini seiring dengan perubahan paradigma dari pemerintahan yang bersifat tertutup, menjadi pemerintahan yang bersifat terbuka (open goverment), serta diundangkannya UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sejatinya membantu terwujudnya komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan clean and good governance,” kata Bambang Wiyono.

 

Adapun tujuan kegiatan bimtek kehumasan, Bambang Wiyono melaporkan, adalah mewujudkan aparatur kehumasan yang profesional, handal, serta mampu menjawab berbagai tantangan di masa yang akan datang. Kemudian, bimtek kehumasan kali ini berjumlah 32 orang pegawai yang menangani kehumasan di tingkat pusat, dan kantor wilayah.

 

Bimbingan Teknis Kehumasan Tahun 2012 diisi dengan berbagai macam pelatihan oleh narasumber dari Biro Humas dan KLN, tenaga ahli, serta praktisi media. Materi yang diberikan, antara lain: Teknik Penulisan Berita dan Manajemen Redaksi; Publick Speaking dan Media Relation; Analisa Media dan Counter Issue; Teknik Fotografi; Edit by Camera; serta Lanjutan Implementasi UU KIP dan Penyelesaian Sengketa.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pangrango 2, Bogor ini berlangsung selama tiga hari dua malam, yakni dimulai pada hari Rabu (13/06) hingga Jum’at (15/06).  *** JMart/HH ***

By adminredaksi

CASEY STONER KRITIK BRIDGESTONE USAI BALAPAN DI SILVERSTONE


Gambar

18 Juni 2012 by 

CASEY STONER KRITIK BRIDGESTONE USAI BALAPAN DI SILVERSTONE

Hukumham GP - Casey Stoner kembali melontarkan kritik pedas terhadap Bridgestone selaku penyedia ban tunggal di MotoGP.

Stoner mempertanyakan performa ban belakang yang dipakainya karena pembalap Repsol Honda tersebut kehilangan grip hanya setelah memakai ban tersebut selama lima lap, yang menyulitkannya untuk tampil maksimal dalam menghadapi pertarungan sengit melawan Jorge Lorenzo pada balapan MotoGP Inggris yang berlangsung di atas lintasan kering Sirkuit Silverstone.

Pada awal balapan, Stoner mencoba untuk mengejar Ben Spies yang saat itu memimpin race. Tetapi, juara dunia MotoGP sebanyak dua kali tersebut tak dapat menyerang Spies yang saat itu memiliki grip yang ‘superior’.

Hingga Spies melakukan kesalahan dan melebar memberi ruang untuk Stoner dan memimpin jalannya balapan. Tetapi, faktor ban kembali membatasinya untuk tampil maksimal dan Jorge Lorenzo dapat mengejar dan menyalipnya.

Setelah beberapa kali mengalami pergantian posisi, Stoner tersadar bahwa menyalip Lorenzo yang telah mampu memperlebar jarak terlalu beresiko. Stonerpun berupaya melakukan segalanya, termasuk mengubah gaya balapnya untuk dapat mempertahankan podium kedua dari teammatenya Dani Pedrosa hingga checkered flag berkibar.

Casey Stoner menjelaskan: “Sesungguhnya ada yang salah dengan ban belakang kami. Ban tersebut seharusnya baru habis mulai lap kesepuluh sebelum bannya hancur pada satu sisi, terutama di sisi kiri. Tapi bahkan ban kami mulai habis setelah terpakai lima lap. Ini amat sangat mengecewakan dan kami melakukan semuanya untuk bisa mempertahankan posisi.

“Tak ada yang dapat dilakukan terhadap motor kami untuk mengatasi hal tersebut. Ban saya hancur dan itu terjadi sangat awal. Dari situlah Anda bisa tahu kalau ada yang bermasalah dengan ban tersebut. Ban itu harusnya hancur pada lima lap terakhir, bukannya setelah terpakai selama lima lap.

“Secara umum Ban Bridgestone cukup bagus. Sebelumnya kami juga memiliki sejumlah masalah saat dulu masih ada persaingan merk ban. Tetapi Bridgestone tak pernah mengakui adanya permasalahan pada ban mereka.

“Tetapi sekarang hanya ada satu merk ban di MotoGP dan mereka tak pernah mengakui adanya kesalahan terhadap ban tersebut. Saya hampir kehilangan kontrol terhadap motor saat hendak menikung hanya untuk bertahan di atas motor, sangat sangat berbahaya untuk dikendarai. Mungkin kami harus berjuang lebih keras untuk bisa memenangkan balapan tadi. Namun kami akan bisa bertahan lebih lama tanpa adanya masalah ban itu.”

Sejauh ini, Casey Stoner tertinggal 25 poin dari Jorge Lorenzo yang tengah memimpin klasemen sementara MotoGP 2012. Pembalap asal Australia tersebut tidak cemas terhadap ketertinggalan poin sebanyak itu.

Stoner menambahkan: “Terlalu dini untuk mengkhawatirkannya. Saya lebih cemas terhadap kecepatan yang kami miliki. Itulah yang sesungguhnya mengecewakan saya. Klasemen dapat berubah hanya dalam satu balapan. Sesungguhnya tak mungkin rasanya Jorge akan melakukan kesalahan besar. Tetapi hanya dengan gagal finish satu kali sementara saya memenangkan balapan, maka poin kami akan setara.

“Jadi kami tak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Namun kami harus tetap bertarung dan juga memperdekat gap atau tak membiarkan gapnya makin lebar.

“Hari ini bisa saja keadaannya terbalik. Saya bisa saja kehilangan lebih banyak poin jadi kami senang bisa mempertahankan posisi kedua.”

Dengan perubahan standar ban depan baru mulai seri Silverstone, duo pembalap Repsol Honda juga harus menghadapi masalah front end chatter sepanjang balapan.   *** JMart ***

By adminredaksi