KPK Belum Kirim Surat Panggilan ke Presdir Astra

 

NEWS » Polhukam |

Jum’at, 20 Juli 2012 16:58 wib |

KPK Belum Kirim Surat Panggilan ke Presdir Astra

Hukumham Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meralat pengumuman yang menyebut Presiden Direktur Toyota Astra Motor Johnny Darmawan, akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Kubangsari, Cilegon, Banten.
 
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, sebenarnya hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan terhadap Johnny.
 
“Hari ini tidak ada pemeriksaan Johnny,” kata Johan Budi, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2012).
 
Menurut Johan, memang penyidik memang berniat memanggil Johnny untuk datang ke KPK. Dia menegaskan penyidik sudah membuat surat panggilan terhadap Johnny. “Tapi surat tidak jadi dikirim. Rencananya memang mau diperiksa hari ini. Tapi penyidik yang mengirim surat panggilan bergabung dengan tim penggeledahan Hambalang, kemarin,” kata Johan.
 
Namun, Johan menegaskan, Johnny sewaktu-waktu bisa saja dipanggil KPK. Dia memperkirakan Johnny akan diperiksa setelah penyidik selesai mengadakan penggeledahan soal Hambalang. “Tapi saya belum tahu kapan waktunya,” ungkap Johan.
 
KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Presiden Direktur Toyota Astra Motor Johnny Darmawan sebagai saksi tersangka mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat. Namun, saat dikonfirmasi, Johnny mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK. “Saya tidak pernah menerima surat panggilan dari KPK. Tidak ada surat panggilan apapun kepada saya,” ujar Johnny melalui pesan singkatnya kepada wartawan. *** JMart/Okz ***

KPK Masih Hitung Kerugian Negara Akibat Kasus Hambalang

NEWS » Polhukam |

Jum’at, 20 Juli 2012 16:53 wib |

KPK Masih Hitung Kerugian Negara Akibat Kasus Hambalang

Hukumham Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menghitung jumlah kerugian negara dari kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, dari proyek yang belakangan diketahui menelan Rp2,5 triliun itu diduga ada kerugian negara hingga miliaran rupiah.

“Kerugian negara miliaran rupiah. Sekarang masih dihitung,” kata Johan Budi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2012).

Proyek Hambalang telah dinaikkan statusnya ke penyidikan. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyalahgunakan wewenang dalam pembangunan Hambalang tersebut.

KPK juga sudah menggeledah tujuh tempat yang diduga terkait Hambalang, antara lain kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, dan Cibubur, kantor Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta Timur, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut telah disita dokumen-dokumen dan surat-surat.

Untuk lebih memperkuat bukti, kata Johan Budi, KPK mengadakan penggeledahan lagi di kantor pusat PT Adhi Karya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari ini. “Ini masih rangkaian dari penggeledahan kemarin,” tegas Johan.  *** JMart/Okz ***

Ancaman Ical Bukan Level JK

NEWS » Polhukam |

Rabu, 18 Juli 2012 11:03 wib |

Ancaman Ical Bukan Level JK

Hukumham Jakarta – 

 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), mengancam akan memberhentikan kadernya jika mencalonkan diri sebagai presiden yang diusung oleh partai politik lain. Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari.

Yang mengejutkan adalah ancaman pemecatan tersebut juga seakan tertuju pada mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, JK yang juga mantan wakil presiden tersebut dikabarkan telah diincar oleh beberapa partai untuk diusung dalam Pilpres 2014 mendatang.

“Dalam AD/ART disebutkan bahwa anggota Partai Golkar itu berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Diberhentikan itu ada beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak mentaati keputusan munas dan rapimnas,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Dalam peraturan yang lama, kata dia, terdapat mekanisme tata urut proses dimana pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam sebuah forum untuk memberikan penjelasan.

Namun, sambung Hajriyanto, dalam Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu dibuat keputusan baru dimana proses itu lebih dipertegas.

“Tidak menggunakan forum dimana yang bersangkutan dapat menyampaikan pembelaan terhadap keputusan itu. Keptusan itu bisa diambil begitu saja oleh DPP,” sambung Wakil Ketua MPR ini.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, JK terkesan tenang, santai, dan bahkan tidak terlalu serius untuk menanggapinya. Hajriyanto berpendapat sangat wajar jika JK sangat tenang dalam menyikapi hal itu.

“Saya rasa untuk tokoh sekaliber Pak JK kan sudah tokoh nasional, tokoh bangsa, dan karena itu untuk seorang dengan kapabilitas Pak JK itu sudah lintas partai. Jadi wajar sekali kalau Pak JK itu tidak terlalu serius menanggapi ancaman sanksi tersebut,” pungkasnya.  *** JMart/Okz ***

Golkar Rugi Besar Bila Pecat JK

NEWS » Polhukam |

Jum’at, 20 Juli 2012 15:36 wib |

Golkar Rugi Besar Bila Pecat JK

Hukumham Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar telah menegaskan akan memecat kadernya yang maju sebagai calon presiden dari partai politik lain pada 2014 mendatang. Yang menjadi pertanyaan, apakah Golkar juga akan memecat mantan ketua umumnya, Jusuf Kalla (JK)?

Seperti diketahui, JK santer dikabarkan telah didekati partai lain untuk diusung dalam pilpres mendatang. Namun menurut pengamat politik Burhanudin Muhtadi, Golkar akan rugi besar jika memecat JK.

“Oh ada, karena JK itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada pemilih Golkar terutama Indonesia bagian timur,” kata Burhanudin kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (20/07/2012).

Selain itu, jika JK dipecat maka akan muncul faksi-faksi di internal partai berlambang pohon beringin tersebut antara pendukung Ical dengan loyalis JK.

“Isu pemecatan JK saja sudah ramai, banyak pro dan kontra di dalam. Apalagi kalau pemecatan terjadi saya kira internal Golkar tidak akan solid menyambut 2014, dan beberapa faksi JK pasti akan melakukan perlawanan,” ungkapnya.

Dampak lain menurut Burhanudin, adalah akan semakin memperburuk citra Partai Golkar di mata masyarakat. Karena kesan yang muncul adalah Golkar tidak mampu menyelesaikan masalah di internalnya dengan baik.

“Di mata pemilih, bagi Golkar sendiri yang tentu saja, yang merupakan basis pendukung JK pasti kecewa dengan Golkar dan akan menyebabkan penurunan suara. Pemilih secara umum akan melihat Golkar sebagai partai yang dewasa karena menyelesaikan persoalan yang melalui cara pemecatan,” paparnya.   *** JMart/Okz ***